Home Terbaru Tanggapi Revisi RUU Penyiaran, Menkominfo: Investigasi, Masa Harus Dilarang?

Tanggapi Revisi RUU Penyiaran, Menkominfo: Investigasi, Masa Harus Dilarang?

Berita May 17, 2024 Waktu 1:52 am WIB Terbaru

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Komunikasi dan juga serta Informatika Budi Arie Setiadi heran terhadap munculnya Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penyiaran (RUU Penyiaran). Menurut Budi, tugas jurnalistik seharusnya memang menginvestigasi. Sehingga menghasilkan produk yg berkualitas. “Jurnalistik itu mesti investigasi, masa mesti dilarang?” kata Budi dikutip berasal dari akun Instagram resminya, @budiariesetiadi, Kamis,16 Mei 2024.

Menurut Budi, jurnalistik mesti berkembang sebagaimana masyarakat yg turut berkembang. “Jurnalistik mesti berkembang, karena kami pun, masyarakat, serta berkembang,” ucapnya. Budi menilai pembahasan RUU Penyiaran penting mengakomodasi masukan berasal dari berbagai elemen. “Utamanya insan pers, demi mencegah munculnya kontroversi yg tajam,” ujarnya dikutip berasal dari Antara pada Kamis, 16 Mei 2024.

Budi yg pernah mencicipi profesi jurnalis itu berkomitmen supaya kebebasan pers tetap terjaga, termasuk peliputan investigasi. Sehingga, RUU itu tidak memberikan kesan buruk sebagaimana wajah baru pembungkaman pers.

Saat ini RUU Penyiaran tengah digodok Badan Legislasi DPR. Draf RUU itu menuai kritik berasal dari berbagai pegiat media. Termasuk Dewan Pers, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), sampai Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Isinya dinilai banyak bertentangan dengan mandat Undang-Undang (UU). Salah satunya, terdapat larangan penayangan jurnalisme investigas di draf RUU Penyiaran yg bertentangan dengan UU Nomor 40 Pasal 4 Tahun 1999. 

Sementara itu, Pimpinan Dewan Pers Ninik Rahayu menyebut RUU Penyiaran membuat produk pers tidak merdeka, tidak profesional, dan juga serta tidak independen. Sehingga melahirkan karya yg tidak berkualitas.


Scroll Untuk Melanjutkan

Sebagai contoh, draf RUU Penyiaran terbaru atau versi Maret 2024 pada Pasal 8A ayat (1) huruf q yg membahas soal penyelesaian sengketa Jurnalistik. Di dalamnya mengatur penyelesaian sengketa jurnalistik dilakukan dari lembaga yg sebetulnya tidak memiliki mandat di dalam penyelesaian etik terhadap karya jurnalistik, yaitu Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). “Padahal, mandat penyelesaian karya jurnalistik itu terdapat di Dewan Pers dan juga serta itu dituangkan di dalam undang-undang,” kata Ia di dalam konferensi pers di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Selasa, 14 Mei 2024. 

Ketiga, ia menyebut, RUU penyiaran ini menyalahi putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/puu-xviii/2020 bahwa penyusunan sebuah regulasi harus meaningful paricipation.

Defara Dhanya Paramitha | Antara

Sumber Referensi & Artikel : Berbagai Sumber
Saksikan video pilihan berikut ini: